Network
PURBALINGGAKU - Era digitalisasi menuntut adaptasi layanan pendidikan di setiap level. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) harus bergegas dalam upaya transformasi institusi, digitalisasi, dan internasionalisasi.
Hal ini dikatakan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendis Kemenag Suyitno saat menutup (FGD) Forum Wakil Rektor II PTKIN se-Indonesia di Pekalongan, Senin 18 Oktober 2021.
Saat ini upaya transformasi PTKIN sedang dilakukan Kementerian Agama untuk meningkatkan mutu dan kualitas lembaga pendidikan.
“Transformasi institusi yang sedang dilakukan Kementerian Agama adalah perubahan kelembagaan dari STAIN ke IAIN dan dari IAIN ke UIN,” kata Suyitno.
Baca Juga: Civitas Akademika PTMA Diminta Terapkan PHIWM sebagai Sarana Dakwah di Kampus
Transformasi digitalisasi yang dimaksud adalah perubahan dari sistem layanan manual ke digital. Pilot projeknya adalah didirikannya Universitas Islam Siber Syeh Nurjati (UISSI) Cirebon.
“Transformasi internasionaliasi meniscayakan perguruan tinggi untuk mampu bersaing dan berkualitas secara internasional, salah satunya melalui pendirian UIII Depok,” ujarnya.
Di hadapan lima Rektor yang hadir dan 58 WR II PTKIN, Suyitno menegaskan bahwa Rektor/Pimpinan PTKI yang hebat adalah mereka yang meninggalkan legacy-nya sendiri.
Baca Juga: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jadi Perguruan Tinggi Terakreditasi Unggul
“Semakin hebat warisan yang ditinggalkan itu artinya semakin hebat Rector tersebut dan akan menjadi best practices bagi generasi setelahnya”, ucapnya.
Suyitno mengingatkan para pimpinan PTKIN tentang tugas-tugas administratif yang melekat untuk dimaksimalkan penerapannya.
Sementara Rektor IAIN Pekalongan, Zaenal Mustaqim, mengatakan, FGD dan Evaluasi Tri Wulan III SBSN 2021 telah menghasilkan pokok-pokok pemikiran yang akan ditindaklanjuti.
Beberapa pemikiran yang dihasilkan antara lain tentang review PMA No. 7/2018 tentang SSBOPT, besaran UKT TA. 2022, dan penyempurnaan ortaker PTKIN.
Zaenal mengatakan para rektor yang hadir telah melakukan telaah regulasi tentang ortaker PTKIN, dan ternyata memberikan peluang untuk penambahan lembaga semacam Rumah Moderasi Beragama dan Ma’had Al’Jamiáh.***
