Perda Pesantren Purbalingga Disepakati, Bupati: Pedoman Dukungan Pemda Bagi Pesantren

- 14 Mei 2024, 12:45 WIB
Wakil Ketua DPRD Purbalingga H. Aman Waliyuddin menandatangani persetujuan bersama Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren bersama Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi pada rapat paripurna, Selasa 14 Mei 2024.
Wakil Ketua DPRD Purbalingga H. Aman Waliyuddin menandatangani persetujuan bersama Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren bersama Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi pada rapat paripurna, Selasa 14 Mei 2024. /Dok. Humas DPRD Purbalingga

PURBALINGGAKU - Raperda tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Purbalingga telah disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Purbalingga pada rapat paripurna yang dilaksanakan Selasa 14 Mei 2024.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), dalam sambutannya menyampaikan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam masyarakat.

“Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat keagamaan, keilmuan, penelitian, pelatihan, dan pengembangan masyarakat,” kata Tiwi.

Pihaknya menjelaskan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Kedua peraturan itu, kata dia, menjadi dasar hukum yang kuat untuk pengembangan pesantren.

Baca Juga: Perda Pesantren di Purbalingga Disetujui, Begini Tanggapan Fraksi PKB

"Dengan adanya peraturan daerah tentang fasilitasi pengembangan pesantren, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki pedoman dalam memberikan dukungan bagi pesantren," ujarnya.

Tiwi mengaku akan berkomitmen untuk memastikan pesantren dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

"Kita berkomitmen mengawal realisasi pelaksanaan perda," jelasnya.

Baca Juga: Rekognisi dan Afirmasi Pesantren Dalam Perda Pengembangan Pesantren di Purbalingga

Halaman:

Editor: Vandi Romadhon


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah