PURBALINGGAKU - Keberadaan Kementerian Agama (Kemenag) dinilai proporsional dalam menanungi penganut ajaran Katolik di Indonesia.
Kemenag selama ini diakui terus memperhatikan umat Katolik sebagai salah satu bagian dari warga bangsa yang hidup dan tumbuh di Indonesia.
Kemenag selama ini terus memperhatikan umat Katolik. Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodro saat memberikan sambutan pada Pertemuan Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik Regio Sulawesi di Manado.
Menurut Yohanes Bayu Samodro dihadapan para tokoh agama Katolik, negara telah memberikan perhatian kepada umat Katolik melalui Kementerian Agama tersebut.
Baca Juga: Abu Dhabi Dialogue Ke-VI Bahas Pelindungan Pekerja Migran
“Keberadaan Kementerian Agama adalah bentuk perhatian Pemerintah terhadap kehidupan beragama rakyatnya, sebagai konsekuensi atas kesepakatan penetapan Pancasila sebagai dasar negara,” kata Yohanes di Manado, Selasa 26 Oktober 2021.
Pihaknya mengakui kehadiran pemerintah melalui Kementerian Agama telah lama dirasakan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Masyarakat Katolik Indonesia merasakan kehadiran Kementerian Agama dalam kehidupannya sebagai bagian dari bangsa Indonesia sejak masa awal berdirinya Republik Indonesia hingga hari ini, khususnya dalam pemenuhan hak masyarakat Katolik sebagai warga negara," ujarnya.
Baca Juga: Jelang Penetapan UM 2022, Kemnaker Gelar Dialog Depenas dengan BP LKS Tripnas
Perhatian Kementerian Agama secara adil dan berimbang pada masyarakat, kata Yohanes Bayu Samodro, sudah dilakukan sejak awal terbentuknya.
“Hal ini terwujud dalam kepemimpinan Bapak H.M. Rasjidi, Menteri Agama yang pertama, hingga Bapak H. Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama yang sekarang. Setidaknya masyarakat Katolik pun merasakan perhatian dari Kementerian Agama,” terang Yohanes.
Yohanes memaparkan Kementerian Agama adalah milik seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk didalamnya tugas kemenag adalah melayani semua ormas keagamaan yang ada.
Baca Juga: Kabar Gembira, Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Mulai Diizinkan Pemerintah Setelah 20 Bulan Sepi
“Kementerian Agama diperuntukkan bagi pelayanan semua agama tanpa kecuali, termasuk semua organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang ada di dalamnya." terangnya.
Selain agama, kemenag juga mewadahi ormas keagamaan pada seluruh agama. Termasuk didalamnya ormas-ormas milik katolik.
"Ormas-ormas keagamaan Katolik seperti Pemuda Katolik, PMKRI, WKRI, ISKA, VPI dan FMKI, juga kelompok-kelompok kategorial Gereja Katolik selama ini, memperoleh perhatian dari Kementerian Agama," jelasnya.
Baca Juga: Hadiri Pengajian Muhammadiyah di Yogya, Anies Baswedan: Anak Muda Selalu Berfikir Kebaruan
Kemenag menurutnya, sangat menghormati tata kelola layanan keagamaan dari setiap agama. Sehingga, sampai saat ini para Dirjen Bimas selalu dipilih dari antara penganut agamanya masing-masing.
“Dirjen Bimas Islam pasti umat Muslim, Dirjen Bimas Katolik pasti umat Katolik dan seterusnya. Bahkan salah satu Staf Ahli Menteri Agama saat ini pun dijabat oleh seorang yang beragama Katolik, menandakan Kementerian Agama bukan hanya oleh dan untuk agama tertentu saja," jelas Bayu Samodro.
Kepada para tokoh agama, Yohanes Bayu Samodro mengajak untuk terus bersikap moderat dalam menjalankan kehidupan beragama.
“Saya ajak para tokoh agama Katolik agar bersifat terbuka dan moderat dalam menjalankan kehidupan beragama. Moderat artinya seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya,” ungkapnya.
Kerukunan dalam internal agama masing-masing harus terus dirawat. Dirinya bahkan menyebut kerukunan terus didorong oleh umat Katolik.
“Sebagai umat Katolik kita harus rukun secara intern dan pastikan nilai-nilai kekatolikan harus mampu memberi warna dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara,” tutur Yohanes.***