Sulhan juga menyebut, FPKB DPRD Purbalingga mengetahui seringnya terjadi proyek putus kontrak hingga mangkrak. Dirinya meminta pemda harus lebih serius untuk upaya prefentif mencegah hal tersebut selalu berulang.
"Jika hal itu terus terjadi dapat menjadi penilaian bahwa seolah tidak adanya kemampuan pemda dalam menangani hal-hal tersebut," pungkasnya.***