Network
Tiwi sendiri telah menyiapkan kebijakan dan aksi nyata untuk menanggulangi kasus-kasus tersebut. Kebijakan ini melibatkan instansi lintas sektoral dalam rapat kordinasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak Kabupaten Purbalingga, Kamis 19 Oktober 2023.
Bupati menginstruksikan agar setiap camat dapat menyelenggarakan rakor serupa ini di tingkat kecamatan untuk menginventarisir permasalahan dan merumuskan upaya pencegahan bersama.
Tiwi menarget, tahun 2024 seluruh desa dan kelurahan di Purbalingga mendapatkan predikat desa kelurahan ramah perempuan dan anak. Hingga saat ini baru 33 desa di Purbalingga yang sudah mendapat predikat ini.
Baca Juga: Forum OSIS Diharapkan Bantu Pemerintah Antisipasi Degradasi Moral Pelajar
“Tidak hanya pemerintah kabupaten, kami juga menginginkan ada gerakan dan peran serta di tingkat desa untuk menekan kasus kekerasan tersebut,” katanya.
Selain di wilayah, bupati juga menginstruksikan adanya pencegahan di tingkat sekolah. Salah satunya bisa membentuk duta anti bullying dan anti kekerasan di sekolah. Kemendikbud juga telah menginstruksikan pembentukan Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tiap sekolah.
“Kepala sekolah juga harus lebih aware, jadi kalau ada gelagat yang mencurigakan mengarah pada kekerasan untuk segera di crosscheck,” katanya.
Baca Juga: Pemkab dan Pemdes Harus Kompak Prioritaskan Pembenahan Infrastruktur Jalan
Bupati menginstruksikan Dinsosdalduk-KBPPPA untuk menggencarkan kampanye anti bullying dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Salah satunya dengan memasangnya dalam reklame di tiap kecamatan.
“Saya mohon dengan hormat pak Kyai untuk para tokoh agama di setiap kesempatan baik itu di kegiatan pengajian atau khutbah paling tidak bisa menyuarakan atau menyampaikan pesan kaitan dengan kasus kekerasan ini karena tokoh agama itu biasanya fatwanya lebih didengar,” katanya.
