Network
PURBALINGGAKU - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi memberi perhatian isu strategis kasus bullying dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga. Beberapa kebijakan/aksi nyata disiapkan agar kasus-kasus demikian tidak terjadi lagi.
"Berdasarkan informasi dari Polres bahwa dari sekian banyak kasus yang ada itu adalah tindak kekerasan seksual. Oleh karena itu saya tidak bisa tinggal diam, kalau ini dibiarkan tidak terbayang bagaimana nasib generasi penerus bangsa dan moral generasi muda kita akan seperti apa," kata Bupati Tiwi dalam kegiatan rakor Lintas Sektoral dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Purbalingga, Kamis (19/10/2023) di gedung OR Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo.
Bupati menginstruksikan agar setiap camat dapat menyelenggarakan rakor serupa ini di tingkat kecamatan untuk menginventarisir permasalahan dan merumuskan upaya pencegahan bersama.
Ada sejumlah kebijakan yang diambil salah satunya menargetkan tahun 2024 seluruh desa dan kelurahan di Purbalingga mendapatkan predikat desa/kelurahan ramah perempuan dan anak.
Baca Juga: Germas di Bojongsari, Bupati Serahkan Ambulan Siaga
Desa/kelurahan harus mengupayakan memenuhi seluruh kriteria agar mendapat predikat ramah perempuan dan anak. Hingga saat ini baru 33 desa di Purbalingga yang sudah mendapat predikat ini.
"Tidak hanya pemerintah kabupaten, kami juga menginginkan ada gerakan dan peran serta di tingkat desa untuk menekan kasus kekerasan tersebut," katanya.
Selain di wilayah, bupati juga menginstruksikan adanya pencegahan di tingkat sekolah. Salah satunya bisa membentuk duta anti bullying dan anti kekerasan di sekolah. Kemendikbud juga telah menginstruksikan pembentukan Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tiap sekolah.
"Kepala sekolah juga harus lebih aware, jadi kalau ada gelagat yang mencurigakan mengarah pada kekerasan untuk segera di crosscheck," katanya.
