Network
Selama mengikuti Calon Guru Penggerak (CGP) didukung oleh Instruktur, Fasilitator, dan Pendamping Guru Penggerak.
Baca Juga: KPU Purbalingga Tetapkan DPT Pemilu 2024, Catur: Total 772.268 Pemilih
Zuhri menyoroti program guru penggerak yang berorientasi mendapatkan jabatan kepala sekolah atau pengawas sekolah. Padahal, tujuan utama dari program ini adalah membentuk karakter guru yang beriorentasi pada murid demi kemajuan pembelajaran di sekolah.
Guru Penggerak dipercaya dapat mengatasi berbagai tantangan dalam proses belajar mengajar. Namun, dikotomi ini sebenarnya memberikan dampak negatif terhadap guru secara umum.
“Puncak guru berkarir ini kan ketika menjabat kepala sekolah tapi kalau menurut saya guru penggerak jangan jadi satu-satunya instrumen untuk mengangkat guru jadi kepala sekolah dan seterusnya,” katanya.
Bagi Guru Penggerak, sertifikat akan dijadikan sebagai acuan syarat pengangkatan kepala sekolah. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Menurut Zuhri, Program guru penggerak ini, jadi dikotomi para guru. Contohnya saat ini terjadi di tengah masyarakat dan membuat keharmonisan antar guru rusak akibat paradigma yang dibangun dari guru penggerak.
Baca Juga: Wabup Sudono Jabat Plh Selama Bupati Purbalingga Beribadah Haji
Zuhri mendorong pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan untuk mengubah sistem perekrutan guru penggerak agar tak ada iming-iming kenaikan pangkat sebagai kepala sekolah atau pimpinan yayasan. "Ini harus ada pembenahan niat kadang tidak semua guru bisa memahami ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, “Kalau kebijakan pemerintah semua harus rata, tinggal instrumennya diatur karena aksesnya sulit, tesnya tidak semua bisa lulus, ada seleksi dan seterusnya. Secara tidak langsung ini membentuk kelompok guru tertentu ada dikotomi guru penggerak dan non penggerak,” tambahnya.
