Ini Daftar Sivitas Akademika yang Kritik Pemerintahan Jokowi Jelang Pemilu 2024

- 4 Februari 2024, 22:15 WIB
Mahasiswa dari BEM Universitas Padjajaran (Unpad) membacakan pernyataan sikap di Kampus Unpad Jalan Dipatiukur, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024). Civitas akademika Unpad yang terdiri dari guru besar, profesor, dosen, alumni dan mahasiswa menyerukan agar Presiden, pejabat publik, kandidat capres - cawapres, para elit politik dan masyarakat untuk turut bersama dalam penyelamatan negara hukum yang demokratis dan beretika. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nz
Mahasiswa dari BEM Universitas Padjajaran (Unpad) membacakan pernyataan sikap di Kampus Unpad Jalan Dipatiukur, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024). Civitas akademika Unpad yang terdiri dari guru besar, profesor, dosen, alumni dan mahasiswa menyerukan agar Presiden, pejabat publik, kandidat capres - cawapres, para elit politik dan masyarakat untuk turut bersama dalam penyelamatan negara hukum yang demokratis dan beretika. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nz /RAISAN AL FARISI/ANTARA FOTO

Koentjoro juga menyesalkan tindakan penyimpangan ini yang datang dari pemerintahan Joko Widodo, yang merupakan bagian dari keluarga besar UGM.

2. UII

Universitas Islam Indonesia (UII) juga turut melontarkan kritik, Kamis (1/2) di halaman Auditorium Kahar Muzakkir Kampus Terpadu UII. Pernyataan sikap bertajuk Indonesia Darurat Kewarganegarawan ini dimpimpin Rektor UII, Profesor Fathul Wahid.

Sikap ini tegas mendasarkan pada empat indikator, Pertama, pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi yang mendasarkan pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini dianggap sarat akan intervensi politik, yang bahkan dinyatakan melanggar etika. Terbukti dari Hakim MK Anwar Usman yang diberhentikan dari Ketua MK.

Kedua, ketidaknetralan institusi kepresidenan yang memperbolehkan Presiden kampanye dan memihak.

Ketiga, adanya distribusi bantuan sosial melalui pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan pembagian beras oleh Presiden. Hal ini dianggap sarat akan politik praktis yang dirahkan untuk memperkuat pasangan calon tertentu.

Keempat, mobilisasi Aparatur Negara guna mendukung pasangan calon tertentu yang merupakan tindakan melanggar hukum dan konstitusi.

3. UI
Universitas Indonesia (UI) turut mengungkapkan keresahan dan keprihatinan atas hancurnya tatanan demokrasi dan hukum jelang Pemilu 2024. Pernyataan kritik ini dipimpin Ketua Dewan Guru Besar, Harkristuti Harkrisnowo, di pelataran Gedung Rektorat UI, Depok, Jumat (2/2). Ia menyatakan pihaknya terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa, dan memulihkan demokrasi yang sudah terkoyak.

Selain itu, ia juga menyampaikan negara ini sudah nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam memperebutkan kekuasaan yang nihil etika. Sehingga menggerus keluhuran budaya dan kesejatian bangsa.

Mereka juga merasa prihatin akan hilangnya etika dalam bernegara, terutama soal korupsi dan nepotisme yang sudah menghancurkan kemanusiaan dan juga merampas akses keadilan bagi kelompok miskin, terutama hak kesehatan, pendidikan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup lainnya.

Halaman:

Editor: Ikhwan Mutaqin


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah