Network
PURBALINGGAKU - Sempat mendapat kritikan keras, rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelar ajang balap mobil listrik atau Formula E masih menuai pro kontra.
Bahkan Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha sempat melontarkan kata 'pembohong' kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lantaran salah satu kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Anies terkait komitmen fee rencana pelaksanaan ajang balap Formula E dinilai berlebihan.
Menanggapi hal itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengambil langkah klarifikasi. Dirinya memunculkan dokumen klarifikasi Formula E, untuk meluruskan polemik terkait balap mobil listrik tersebut, terutama soal pembiayaan yang tinggi.
"Kan di luaran beredar pembiayaannya dianggap fantastis, itu kan harus dijawab. Daripada dijawab orang per orang, lebih baik dijawab resmi oleh PPID sehingga di situ dapat dengan jelas, kan informasinya sampai Rp2,3 T. Itu kan tidak betul, tidak pernah kita membayar komitmen fee segitu," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis, 30 September 2021.
Baca Juga: Sebut Anies Baswedan Pembohong, Giring: 'Tidak ada Kebencian, Demi Selamatkan DKI'
Dalam dokumen yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta menurut Riza, total pembayaran "commitment fee" yang sudah dilakukan sebesar Rp560 miliar dan diperuntukkan bagi tiga musim tersisa 2022-2024.
Menurutnya jumlah uang ratusan Milyar yang telah dikeluarkanitu itu merupakan hasil kesepakatan terbaru antara Pemprov DKI dan Formula E Operations (FEO).
"Yang benar adalah Rp560 miliar untuk 3 tahun ke depan. Jadi bukan per tahun," ujar Riza
Dasar dari munculnya angka itu adalah penghitungan terbaru, sebelumnya surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) pada 2019 tercantum kewajiban pembayaran komitmen mencapai Rp2,3 triliun.
"Dulu itu kan masih draf yang (surat) Kadispora, hasil negosiasi dengan pihak Formula E itu disepakati angka itu disepakati untuk tiga tahun ke depan ya, 2022, 2023, 2024," tuturnya.
Baca Juga: Kemnaker Tambah Kuota Penerima BLT Subsidi Gaji 2021, Ini Syarat Penerima BSU 2021
Riza berharap penyelenggaraan ajang Formula E selanjutnya tidak lagi mengambil dana APBD seperti saat ini. Berbagai sumber dari sektor swasta menjadi kemungkinan sumber pendanaan yang lain.
"Diharapkan ke depan pembiayaan tidak lagi dengan APBD, diharapkan ke depan dengan dana publik, sponsor, partisipasi masyarakat," ujar Riza.
Sebelumnya, PDI Perjuangan dan PSI juga telah menggunakan hak interpelasi untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Anies Baswedan terkait Formula E.
Namun, sampai saat ini usulan yang diajukan oleh dua partai itu tidak mendapat dukungan dari partai lain di DPRD Jakarta.
Baca Juga: 5 Ciri Pelaku Usaha yang Termasuk dalam 100 Ribu Penerima BLT UMKM
Bahkan di salah satu poadcast YouTube Deddy Corbuzier, Giring Ganesha menyampaikan kekecewaannya atas rencana penyelenggaraan Formula E yang dinilai tidak akan menguntungkan DKI Jakarta.***
