PURBALINGGAKU - Presiden Jokowi menyampaikan saat ini BUMN di Indonesia berjumlah 41 dari sebelumnya 108 perusahaan.
Menurut Jokowi BUMN di Indonesia sudah mulai melakukan penggabungan, konsolidasi maupun reorganisasi.
Jokowi juga menginstruksikan Menteri BUMN untuk tidak lagi memberikan proteksi kepada perusahaan BUMN dalam kondisi menurun.
“Jadi, tidak ada lagi itu yang namanya proteksi-proteksi, sudah. Sudah, lupakan Pak Menteri, yang namanya proteksi-proteksi itu,” kata Jokowi dikutip dari website resmi Presiden, Rabu 20 Oktober 2021.
Baca Juga: Facebook Setuju Bayar 14,25 juta dolar AS atas Gugatan Diskriminasi Perekrutan Pekerja
Menanggapi rencana Jokowi menutup BUMN yang tidak sehat, Ketua DPR RI Puan maharani mengeluarkan tanggapannya.
Menurut Puan dalam unggahan Instagram resminya langkah Jokowi dinilai tepat. Karena jika persoalan seperti itu dibiarkan berlarut menurutnya hanya akan menjadi beban ekonomi negara.
"Harus ada langkah tegas untuk menghentikan PMN bagi BUMN yang tak bisa lagi berkembang akibat buruknya tata kelola," kata Puan.
Baca Juga: KH Said Aqil Siradj Mengaku Diminta Banyak Ulama untuk Pimpin Kembali PBNU
Puan memastikan DPR RI akan terus mengawasi kinerja mereka khususnya bagi perusahaan yang mendapat bantuan.
"Perlu diingat PMN berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat. Maka sudah seharusnya digunakan untuk membantu ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat." ujar Puan.
Puan mengingatkan dengan pengelolaan BUMN yang buruk hanya akan berpotensi merugikan keuangan negara.
Baca Juga: Jokowi Dorong Pemerintah Daerah Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Skema Anggaran Dibantu APBN
"Jangan sampai anggaran tersebut lenyap akibat pengelolaan yang buruk." tutur Puan Maharani.***