Network
PURBALINGGAKU – Besarnya biaya politik menjadi salah satu penyebab munculnya tindakan maling uang rakyat oleh Kepala Daerah.
Direktur Koordinasi Supervisi III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama mengungkap sebagian besar biaya politik berasal dari donator.
“Penelitian Litbang KPK 2017, rata-rata 82,3% biaya politik Kepala Daerah berasal dari donator,” kata Tubagus dalam Rakor (virtual) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama KPK yang diikuti juga oleh Bupati Purbalingga, Rabu 8 September 2021
Bantuan yang diberikan itu bukannya tanpa imbalan, ada kepentingan tertentu di balik pemberian bantuan dana ke calon Kepala Daerah.
Baca Juga: Bantu Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Pemuda di Purbalingga Sulap Bambu jadi Kerajinan Sketsa Wajah
“Besarnya biaya politik merupakan hak para calon kepala daerah. Akan tetapi lebih baik dimenej dan diminimalisir,” katanya
Menurutnya semakin tinggi biaya politik, pasti akan muncul pemikiran untuk maling uang rakyat. Kepala Daerah akan terbebani dengan selalu berfikir bagaimana untuk mengembalikannya.
Baca Juga: Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang Hari Ini, Api Sudah Padam 40 Orang Dikabarkan Meninggal
“Itulah jebakan Batman ada di sana,” ucap Tubagus
