PURBALINGGAKU - Jelang pemilu 2024, kondisi politik di Indonesia semakin memanas. Kali ini sejumlah sivitas akademika dari beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia turut menuangkan kritiknya.
Hal ini disampaikan pasca Presiden Joko Widodo nyatakan kalau Presiden boleh memihak dan berkampanye asalkan tidak menyalahkangunakan fasilitas negara.
Pernyataan itu Jokowi sampaikan setelah penyerahan pesawat tempur ke TNI (Tentara Nasional Indonesia) bersama Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang juga Calon Presiden Nomor Urut 2, di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1) silam.
Berikut ini daftar sivitas akademika dari Perguruan Tinggi di Indonesia yang sudah menyuarakan kritiknya.
Baca Juga: Dukung Ganjar-Mahfud, Ahok Mundur dari Komisaris Pertamina
1. UGM
Sivitas akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga almamater Joko Widodo melontarkan kritiknya, Rabu (31/1). Joko Widodo dianggap sudah menyimpang dari jalur demokrasi.
“Saya bangga UGM mampu menguasai negeri ini, karena hampir semua calonnya dari UGM. Hingga ada sebuah peristiwa yang membuat semuanya berbalik arah, sehingga kami hari ini harus menyampaikan petisi ini sebagai peringatan,” ujar Guru Besar Psikologi UGM, Koentjoro sebelum membacakan petisi.
Petisi Bulaksumur menjadi jalan untuk menuntut Jokowi, APH (Aparat Penegak Hukum), pejabat negara, dan tokoh politik di balik Presiden untuk kembali ke dalam koridor demokrasi. Selain itu, lebih mengutamakan nilai kerakyatan dan keadilan sosial.
Koentjoro juga menyesalkan tindakan penyimpangan ini yang datang dari pemerintahan Joko Widodo, yang merupakan bagian dari keluarga besar UGM.
2. UII
Universitas Islam Indonesia (UII) juga turut melontarkan kritik, Kamis (1/2) di halaman Auditorium Kahar Muzakkir Kampus Terpadu UII. Pernyataan sikap bertajuk Indonesia Darurat Kewarganegarawan ini dimpimpin Rektor UII, Profesor Fathul Wahid.
Sikap ini tegas mendasarkan pada empat indikator, Pertama, pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi yang mendasarkan pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini dianggap sarat akan intervensi politik, yang bahkan dinyatakan melanggar etika. Terbukti dari Hakim MK Anwar Usman yang diberhentikan dari Ketua MK.
Kedua, ketidaknetralan institusi kepresidenan yang memperbolehkan Presiden kampanye dan memihak.
Ketiga, adanya distribusi bantuan sosial melalui pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan pembagian beras oleh Presiden. Hal ini dianggap sarat akan politik praktis yang dirahkan untuk memperkuat pasangan calon tertentu.
Keempat, mobilisasi Aparatur Negara guna mendukung pasangan calon tertentu yang merupakan tindakan melanggar hukum dan konstitusi.
3. UI
Universitas Indonesia (UI) turut mengungkapkan keresahan dan keprihatinan atas hancurnya tatanan demokrasi dan hukum jelang Pemilu 2024. Pernyataan kritik ini dipimpin Ketua Dewan Guru Besar, Harkristuti Harkrisnowo, di pelataran Gedung Rektorat UI, Depok, Jumat (2/2). Ia menyatakan pihaknya terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa, dan memulihkan demokrasi yang sudah terkoyak.
Selain itu, ia juga menyampaikan negara ini sudah nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam memperebutkan kekuasaan yang nihil etika. Sehingga menggerus keluhuran budaya dan kesejatian bangsa.
Mereka juga merasa prihatin akan hilangnya etika dalam bernegara, terutama soal korupsi dan nepotisme yang sudah menghancurkan kemanusiaan dan juga merampas akses keadilan bagi kelompok miskin, terutama hak kesehatan, pendidikan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup lainnya.
4. Unand
Universitas Andalas (Unand) juga menyatakan manifesto penyelamatan bangsa di pelataran Convention Hall Unand, Jumat (2/2). Petisi ini dibuat atas keresahan sivitas akademika Unand jelang Pemilu 2024 lantaran banyak hal tidak wajar yang terjadi belakangan ini.
Hary Effendi Iskanda, penggagas Aliansi Sivitas Akademika Unand menyatakan tujuan manifesto ini adalah bentuk keprihatinan atas kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Sehingga membuat sivitas akademika turun untuk menyuarakan kritiknya.
5. Unhas
Universitas Hasanuddin juga menyampaikan kritiknya pada Presiden Joko Widodo atas demokrasi Indonesia jelang Pemilu 2024. Unhas mengingatkan Presiden dan seluruh pejabat negara mengedepankan nilai kerakyatan dan keadilan sosial, serta kenyamanan berdemokrasi.
Selain itu, mereka juga mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 45 sebagai instrumen demokrasi jelang Pemilu 2024. Bahkan, mereka meminta jajaran KPU, Bawaslu, dan DKPP bekerja secara profesional sesuai aturan yang berlaku.
6. Unkhair
Universitas Khairun (Unkhair) menyatakan kritiknya melalui petisi, di Kampus Unkhair, Ternate Selatan, Ternate, Jumat (2/2). Koordinator Forum Akademisi Unkhair, Muamar Halil mengatakan, petisi ini adalah seruan kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjalankan pendidikan politik yang baik dan juga menyelematkan demokrasi Indonesia dari koridor yang tidak sehat.***