PURBALINGGAKU– Jauh sebelum tercetus gagasan “makan siang gratis”, Kabupaten Purbalingga sudah lebih dulu menginisiasi program kesejahteraan masyarakat bertajuk “Rantang Berkah”.
Program Rantang Berkah adalah pemberian makanan rutin setiap hari kepada lansia sebatang kara di Purbalingga. Program ini sudah berjalan lebih dari tiga tahun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
Pada tahun 2023, sedikitnya ada 510 lansia yang terdaftar sebagai penerima Rantang Berkah. Mereka secara rutin mendapat kiriman makanan dari UMKM katering lokal yang menjadi mitra pemerintah kabupaten.
Baca Juga: 3 Tahun Tiwi – Dono: Komitmen Mewujudkan Masyarakat Purbalingga Ber-Pancasila
“Total anggaran untuk program ‘Rantang Berkah’ bagi 510 lansia sebatang kara sebesar Rp 2,3 miliar dari APBD Kabupaten,” kata Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi.
Dyah berharap program Rantang Berkah tidak hanya dipikul oleh Pemerintah Kabupaten, namun juga didukung oleh pemerintah desa melalui Dana Desa (DD).
Selain Rantang Berkah, untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, Dyah juga menginisiasi bantuan beras dan ikan lele untuk warga kurang mampu.
Baca Juga: Anshor Bersholawat, Bupati Tiwi: GP Ansor Garda Terdepan Menjaga NKRI dan Pancasila
“Di tahun ini kami anggarkan bantuan beras dan lele sebanyak 16.368 paket senilai Rp. 1,07 miliar,” tambahnya.
Dengan beragam program kesejahteraan daerah itu, angka kemiskinan di Purbalingga terus menurun dari tahun ke tahun.
Pada 2021, angka kemiskinan di Purbalingga menyentuh angka 16,24 persen dan turun menjadi 15,30 persen di tahun 2022, kemudian turun lagi menjadi 14,99 persen di tahun 2023.
Baca Juga: Bulan Dana PMI 2023 Capai 1,5 Miliar, Bupati Tiwi Arahkan untuk Darurat Bencana dan Kemiskinan
Tak hanya bantuan makanan, prosentase kemiskinan dapat turun karena sederet program kesejahteraan lain, seperti santunan kematian untuk keluarga tidak mampu, santunan bagi 5000 anak yatim piatu, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada petani tembakau dan buruh pabrik rokok.
“Bantuan-bantuan sosial tersebut difokuskan untuk benar-benar membantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan,” imbuh Dyah.
Untuk menyediakan hunian layak, bupati juga menggalakan program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 2.495 unit dengan total anggaran Rp 41,114 miliar.
Baca Juga: Caleg DPRD Kabupaten Purbalingga Bambang Irawan Raih Suara Terbanyak
“Kegiatan tersebut, selain melalui anggaran pemerintah juga berkolaborasi dengan Baznas, PMI, Dana Desa dan Corporate Social Responsibility (CSR),” imbuhnya.
Selain itu, pemkab berupaya keras untuk meningkatkan capaian akses air minum layak dengan program pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Hibah Air Minum Pedesaan.
Total anggaran yang dikucurkan sebanyak Rp 15,582 miliar untuk 3.046 sambungan rumah di 41 desa.
Lalu ada pembangunan tanki septic individual untuk 968 KK di 13 desa senilai 6,776 milyar. Ada juga pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Skala Pemukiman untuk 50 KK di 1 desa senilai 500 juta.
Hasilnya, capaian akses sanitasi layak meningkat menjadi 96 %, capaian akses air minum layak 94,03 persen. Kabupaten Purbalingga juga mendapatkan predikat sebagai daerah yang sudah bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).***