PURBALINGGAKU - Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sepakat menjalin kerja sama di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
Nota Kesepakatan antara Pemkab Purbalingga dengan BSN ditandatangani Kepala BSN, Kukuh Saefudin Achmad dan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi di Oproom Graha Adiguna, Rabu 30 Maret 2022.
Tiwi mengatakan, Pemkab Purbalingga siap berkolaborasi dengan BSN guna meningkatkan daya saing produk-produk Kabupaten Purbalingga.
Baca Juga: Daerah Penyangga Air di Purbalingga Ditanami Pohon, Upaya Perbaiki Indeks Kualitas Air
Terlebih menurutnya, Presiden Jokowi menegaskan terkait afirmasi penggunaan produk-produk dalam negeri minimal 40% dari dana pemerintah, baik APBN, APBD provinsi maupun kabupaten, wajib diperuntukkan dan diprioritaskan untuk membelanjakan poduk lokal daerah.
Pihaknya mengatakan, Instruksi dari presiden ini bertujuan untuk menggeliatkan perekonomian nasional.
“Instruksi bapak Jokowi ini merupakan angin segar bagi pelaku usaha lokal, oleh karenanya kami mendorong agar bagaimana produk-produk lokal Purbalingga ini dapat masuk dalam e-Katalog," kata Tiwi.
Baca Juga: Nasi Mangut di Purbalingga, Kuliner Mantap Menggugah Selera
Menurutnya, untuk bisa masuk ke dalam e-katalog kualitas produk harus berstandar. Untuk itu, pihaknya menggandeng BSN untuk melakukan pendampingan kepada produk-produk local agar kualitasnya berstandar nasional (SNI).
Dirinya merinci, produk unggulan Kabupaten Purbalingga yang diharapkan dapat bersertifikat nasional (SNI) antara lain knalpot, gula kelapa, batik, dan juga pelayanan public seperti sector pariwisata dan pasar rakyat.
Sementara Kepala BSN Kukuh Saefudin Achmad mengatakan dalam kerja sama yang menjadi prioritas utama adalah pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk knalpot.
"Purbalingga terkenal sebagai sentra industri knalpot. Adanya SNI knalpot, akan melindungi keberlangsungan usaha, serta membantu pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya," kata Kukuh
Menurut Kukuh, kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga dapat mendukung pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga sendiri menurutnya sudah membangun bandara komersial untuk menarik wisatawan. Dengan demikian, langkah selanjutnya adalah mengelola tempat wisata dengan baik.
Baca Juga: Pengrajin Batok Kelapa di Purbalingga Tetap Cuan Meski Dihantam Pandemi
Selain itu, BSN juga mendukung program revitalisasi pasar, dengan memberikan pendampingan terhadap penerapan SNI Pasar Rakyat.
"Pasar adalah tempat perputaran uang. Dengan pengelolaan yang baik, konsumen akan nyaman untuk pergi ke pasar," ucapnya
Pihaknya menjelaskan, pengembangan SNI merupakan kegiatan yang berbasis konsensus, dengan melibatkan stakeholder, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha, pakar, hingga masyarakat.
Baca Juga: Jelang Ramadhan Binda Jateng Percepat Vaksinasi Covid 19 di Purbalingga
"Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat menjadi konseptor awal. Selanjutnya, konsep tersebut akan ditindaklanjuti oleh komite teknis terkait," jelasnya
Saat ini, BSN telah menetapkan 14.071 SNI. Selain mengembangkan SNI, BSN juga bertanggung jawab memelihara SNI, serta mendampingi stakeholder untuk menerapkan SNI.
Ia mengatakan, SNI dapat diterapkan secara luas, baik oleh pemerintah daerah, pelaku usaha maupun masyarakat.
Baca Juga: Pencuri HP di Kios Laundri Purbalingga Tertangkap, Kejahatan Pelaku Terbongkar Semua, Apa Saja?
Pembinaan penerapan SNI kepada pemerintah daerah dapat diupayakan dalam bentuk penerapan SNI pada layanan publik, seperti SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Standar Sistem Manajemen lainnya.
“Penerapan SNI sistem manajemen diyakini dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta layanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Kabupaten Purbalingga,” tutup Kukuh.***