Network
Tiwi menambahkan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mempercepat realisasi target Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Setiap kabupaten/kota harus memiliki RDTR yang mencakup aspek tata kota, pariwisata, perindustrian, dan mitigasi bencana.
"Hal ini penting demi terwujudnya tata kota yang baik, agar tidak ada masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana ataupun di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukan ruangnya," lanjutnya.
Baca Juga: Banyumasmu.com: Media Dakwah Resmi Muhammadiyah Banyumas
Kementerian ATR/BPN menerapkan program digitalisasi data-data pertanahan dan melakukan sertipikasi tanah secarael ektronik.
Saat ini sedang dilakukan uji coba sertipikat elektronik untuk memitigasi terjadinya penyalahgunaan penggunaan data-data pertanahan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, sertipikat digital juga dapat menjaga keamanan data-data pertanahan apabila terjadi bencana seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya.
Pada akhir upacara, Tiwi menyerahkan secara simbolis sejumlah sertifikat tanah kepada masyarakat dan lembaga. Diantaranya yakni sertifikat hak guna bangunan (HGB), sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak pakai dan tanah wakaf.***
