PURBALINGGAKU- Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga menyorot dan mempertanyakan soal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD tahun 2021 yang lebih besar dibanding tahun 2020.
Sebelumnya Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD Purbalingga.
Pertanyaan DPRD Purbalinyya terkait SILPA karena, dalam laporannya SILPA 2021 ternyata lebih besar dibanding Silpa pada APBD 2020.
Besaan SILPA dalam Raperda yang disampaikan kepada DPRD Purbalingga yakni Rp 179.575.632.903, pada 2020 dan naik di tahun 2021 menjadi Rp. 224.246.511.372.
Baca Juga: Paguyuban Wirapraja Purbalingga Diminta Kompak dan Solid
Atas munculnya pertanyaan itu, Bupati Purbalingga melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra R. Imam Wahyudi memberikan tanggapannya.
Menurutnya, muncul SILPA sebesar Rp 224.246.511.372 pada 2021 disebabkan karena adanya realisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khususnya RSUD Goeteng Tarunadibrata dan RSUD Panti Nugroho yang bersumber dari klaim penanganan Covid 19 tahun 2020 dan 2021 pada akhir tahun anggaran.
"Padahal pada saat penyusunan APBD Perubahan belum memasang target pendapatan yang bersumber dari klaim penanganan Covid 19," katanya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Jumat 17 Juni 2022.
Baca Juga: Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Pindah Tugas, Siapa Penggantinya?
Pihaknya juga mengatakan, adanya pemasukan pendapatan di akhir tahun anggaran menyebabkan dana tersebut belum bisa digunakan pada tahun berjalan dan menjadi SILPA.
Imam juga mengatakan, terkait dengan prioritas penggunaan alokasi belanja daerah, prioritas pembangunan 2021 diarahkan pada 5 prioritas.
Diantaranya mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan proporsi 56%, Pelayanan public sebesar 30%.
Baca Juga: Diskominfo Purbalingga Siapkan Srikandi, Aplikasi Elektronik Administrasi Pemerintah
Selain itu, prioritas juga termasuk percepatan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pembangunan wilayah sebesar 8%.
"Prioritas pengembangan sumber daya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan Pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan sebesar 1%," lanjutnya
Terkait saran dan masukan yang disampaikan seluruh fraksi, lanjut bupati, prinsipnya bahwa pihaknya dapat menerima dan akan diperhatikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan.
Baca Juga: Operasi Patuh Candi 2022 di Purbalingga akan Diberlakukan, Kapolres Pimpin Apel Gelar Pasukan
“Lebih rinci dan teknis selanjutnya akan dibahas pada rapat komisi dan badan anggaran,” tutur Imam.***