PURBALINGGAKU – Sebanyak sembilan Partai Politik (Parpol) menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga.
Kepala Kesbangpol Purbalingga, Gatot Budi Raharjo mengatakan, besaran pagu anggaran bantuan keuangan untuk parpol di tahun 2021 ini yakni Rp 1.240.610.000.
Masing-masing parpol mendapatkan besaran bantuan yang berbeda-beda tergantung jumlah pemilih hasil Pemilu Purbalingga 2019.
Partai NasDem mendapat Rp 48.6161.000; PPP Rp 57.723.000; Partai Demokrat Rp 76.717.000; PAN Rp 82.801.000; PKS Rp 88.704.000; Partai Golkar Rp 180.634.000; Partai Gerindra Rp 188.478.000; PKB Rp 224.319.000; dan PDIP Rp 292.618.000.
Baca Juga: Pemerintah Bagi-bagi Duit Rp 1,2 Miliar untuk Partai Politik di Purbalingga, Buat Apa?
“Khusus untuk Partai Golkar, alokasi bantuan yang diberikan belum bisa ditransfer, karena belum memenuhi persyaratan administrasi. Harapan kami DPD Partai Golkar Kabupaten Purbalingga segera memenuhi persyaratan agar dapat mencairkan bantuan sebelum tahun anggaran 2021 berakhir,” katanya.
Gatot mengungkapkan, bantuan ini rutin diberikan setiap tahun kepada Parpol yang memperoleh kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga.
Bantuan tersebut diserahkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Gedung Graha Adiguna, Kamis 9 September 2021.
Baca Juga: Tes SKD CPNS 2021 dan PPPK Pemkab Purbalingga Segera Dimulai, Cek Lokasi dan Syaratnya Disini
“Bantuan keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan kesadaran berpolitik masyarakat melalui pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat yang dilaksanakan parpol serta mendukung kegiatan operasional sekretariat parpol,” kata Gatot.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Purbalingga Agus Winarno menuturkan, indikator kesuksesan Parpol ada 3 faktor yakni logistik, narasi program dan ketokohannya.
“Untuk memperkuat salah satu aspek tadi, Pemkab Purbalingga memberi bantuan keuangan untuk Parpol. Basisnya adalah jumlah suara yang diperoleh, semakin besar suaranya semakin besar jumlahnya,” katanya.
Baca Juga: Jadwal Samsat Keliling Purbalingga dan Lokasi Hari ini Kamis 9 September 2021, Cek Syaratnya Disini
Ia menjelaskan, meskipun namanya bantuan, tapi penggunaannya tidak bisa sembarang. Dalam aturan, 60 persen alokasi bantuan wajib digunakan untuk pendidikan politik. Selebihnya baru bisa untuk operasional kepartaian.
Pj Sekda juga meminta agar penggunaan bantuan tersebut bisa dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya.
“Pengalaman tahun lalu, ada beberapa parpol barangkali ada yang masih punya tanggungan SPJ dan lain-lain bahkan ada yang harus mengembalikan, ini kan jadi kesulitan bagi kita semua. Harapan kami ini bisa kita saling mengerti,” pungkasnya.***