F TPI Sarbumusi NU Dorong Tujuh Tuntutan dalam RUU PPRT

"Perlindungan sosial bagi PRT merupakan suatu keniscayaan. Pemberi kerja berkewajiban memberikan perlindungan sosial kepada PRT," ujarnya

Keempat, Fika menyebut PRT perlu memperoleh perlindungan sosial, jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan), jaminan ketenagakerjaan (BPJS TK). Pemberi kerja, menurutnya berkewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan PRT.

"Untuk meminimalisir tindakan kekerasan, diskriminasi, pelecehan, perendahan profesi, dan tidak dibayarnya upah maupun jaminan sosial PRT, F-TPI Sarbumusi NU berharap agar RUU PPRT mengatur kewenangan pengawasan oleh pemerintah dan sanksi tegas kepada penyalur dan pemberi kerja PRT," tegasnya.

Baca Juga: Perangkat Desa di Purbalingga Sampaikan Tuntutan Ke Pusat, Tak Mau Masa Jabatan Disamakan Dengan Kades

Tuntutan kelima, untuk mengantisipasi tindakan penyalur dan pemberi kerja PRT yang nakal, maka perlu diatur ketentuan pengawasan yang ketat oleh pemerintah dan sanksi yang tegas agar dapat memberikan perlindungan PRT dan memberikan efek jera kepada penyalur dan pemberi kerja PRT.

"Usia PRT perlu dibatasi minimal berusia 18 tahun. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan skill dan melakukan upaya sertipikasi profesi PRT sehingga PRT dapat bekerja secara baik, kompetitif dan kompeten," tuturnya.

Selanjutnya pada tuntutan Keenam, RUU PPRT perlu membatasi usia PRT minimal 18 tahun. Sedangkan tuntutan ketujuh, Pemerintah melalui Kemenaker berkewajiban meningkatkan skill dan kompetensi PRT di Balai Latihan Kerja.

Baca Juga: Benarkah Rumor Loki 2 Menghadirkan Kang dari Marvel Comic?

"Selain itu, Kemenaker dapat bekerjasama dengan BNSP dan LSP dalam mensertipikasi profesi PRT. Apabila hal tersebut dilakukan, maka keberpihakan pemerintah atas nasib PRT bukan isapan jempol belaka,” tutup Fika.***