Network
PURBALINGGAKU - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tengah menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia. Rocky Gerung menilai proyek tersebut hanyalah ambisi penguasa.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Namun, rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara menuai kontra dari sejumlah pihak.
Pemindahan kantor administratif negara dari Jakarta ke Kalimantan Utara dapat menimbulkan banyak masalah.
Baca Juga: Shin Tae Yong Siapkan Amunisi Timnas Indonesia, Bersiap Lawan Timor Leste
Menurut Rocky Gerung, pembangunan IKN Nusantara dengan budget ratusan trilyun rupiah tersebut merupakan ambisi pemerintah.
"Ya sudah, publik sudah menganggap kalau itu ambisi Presiden. 'Kan ambisi tidak bisa ditahan karena dia punya kekuasaan," kata Rocky gerung dikutip Purbalinggaku.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Rocky Gerung berpendapat, pengebutan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur merupakan ambisi Jokowi untuk membuat sejarah.
"Satu-satunya yang bisa menghentikan ambisi itu adalah APBN. Jadi Jadi kita lihat bagaimana APBN berantakan lalu mangkrak," ujar Rocky Gerung.
Baca Juga: Kritik Pemilihan Nama 'Nusantara' Sebagai Ibu Kota Negara , Fadli Zon: Langsung 'Jokowi' Saja
Selain potensi mangkraknya pembangunan IKN Nusantara, Rocky juga membeberkan masalah lain mengenai pemindahan kebiasaan dari para pejabat negara dan aktivitas sosial ekonomi.
"Misalnya ada kabinet yang punya vila di sekitar Puncak, tetapi mesti berkantor di Nusantara, jadi kurang efisien karena Sabtu-Minggu pasti mereka pulang ke Jakarta.
Pembangunan IKN Nusantara ini menurut Rocky bakal mengganggu habitat ekosistem hutan di Kalimantan Timur.
"Itu sudah rumus kaum ekologis, begitu ada infrastruktur, kegiatan sosial ekonomi itu pasti berubah," ujarnya.
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Kalimantan Timur terus berjalan.
Baru- baru ini, Presiden Joko Widodo telah memilih nama 'Nusantara' sebagai nama pusat pemerintahan Indonesia.
"Saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Beliau (Jokowi) menegaskan ibu kota negara ini namanya Nusantara," kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat panitia kerja RUU IKN, di Gedung DPR, Jakarta, Senin 17 Januari 2022.***
