PURBALINGGAKU - Syiar keagamaan inklusif ala pondok pesantren di zaman digital merupakan tanda kemajuan.
Perspektif kolot yang biasa disematkan pada pondok pesantren akan hilang dengan adanya inovasi syiar keagamaan inklusif di era digital.
Keterampilan digital harus bisa dikuasai oleh semua pihak, termasuk difabel untuk merasakan syiar keagamaan secara inklusif.
Baca Juga: Anak Laki Laki Berusia 9 Tahun Ditemukan Tewas Tenggelam di Sungai Cikawung Cilacap
"Dengan menghadirkan peserta difabel dan non-difabel diharapkan semua pihak bisa belajar tentang makna inklusi. Baik bagi peserta, panitia, mentor, maupun pihak pondok pesantren," jelas Mukhanif Yasin Yusuf, Direktur Yayasan Difapedia Indonesia Inklusi.
Syiar keagamaan inklusif ini adalah program Yayasan Dufapedia Indonesia Inklusi yang didukung Badan Amil Zakat Nasional dan Institut Teknologi Telkom.
Program ini mengusung Pelatihan Web Development dan Digital Marketing dengan konsep Pesantren Kilat selama dua minggu di pondok pesantren Al Itqon, Desa Jambudesa, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga.
Baca Juga: KPU Purbalingga Buka Lowongan Calon Anggota PPS, Ini Informasi Lengkapnya
"Kegiatan pesantren digital ini dimaksudkan guna meningkatkan keterampilan bagi penyandang disabilitas dan non disabilitas," kata Heru Sri Wibowo, Kaur Kesra Purbalingga, dalam sambutannya mewakili Bupati Purbalingga.
Selain itu, program ini juga memiliki tujuan besar untuk membantu sektor UMKM Difabel di Purbalingga dan sekitarnya.
Pelatihan intensif ini diikuti 12 peserta difabel dan non-difabel dari Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap dan Banyumas.
Baca Juga: Kantor SAR Cilacap Siagakan Personil dan Alut Jelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023
Sigit, salah satu peserta difabel daksa berharap lewat pelatihan ini dapat memberi bekal untuk kemajuan usaha sektor difabel.
"Saya juga berharap dapat menularkan ke teman-teman difabel lainnya," lanjutnya.
Sementara itu, Kyai Hasan Bashri, pengasuh Pondok Pesantren Al Itqoh berharap, pesantren digital inklusif ini dapat didukung dan difasilitasi pemerintah.***