Network
PURBALINGGAKU - Pemerintah Republik Indonesia telah mengumumkan pencabutan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Covid 19 beberapa hari lalu.
Hal tersebut dilakukan karena indikator-indikator tren pandemi Covid 19 di seluruh wilayah Indonesia telah mereda.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan capaian penanganan Covid-19 dari awal 2020 hingga akhir 2022, Senin 2 Januari 2023.
Baca Juga: Sangat Meriah, Festival Kentongan Purbalingga Ditonton Ribuan Orang
Rapat daring yang diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu dipimpin Wamendagri John Wempi Wetipo dan dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Luhut mengatakan, keberhasilan pengendalian Covid 19 merupakan buah dari kebijakan yang terintegrasi dari seluruh elemen seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, akademisi, masyarakat dan yang lainnya.
Selain itu, keberhasilan juga diiringi dengan kerja keras berbasis data dan juga ilmu pengetahuan yang dipadukan dengan teknologi.
Baca Juga: Sejumlah Pejabat di Purbalingga Dirotasi, Ini Daftarnya
“Keberhasilan ini sekiranya bisa ditiru pada bidang atau sisi pembangunan yang lainnya,” kata Luhut.
Walaupun PPKM sebagai indikator kembalinya mobilitas masyarakat, Budi Gunadi Sadikin menegaskan hal itu bukan berarti status pandemi serta merta dicabut.
Status pandemi merupakan status global di bawah World Health Organization (WHO) dalam PHEIC (Public Health Emergency of International Concern).
Baca Juga: Bupati Purbalingga Minta Pejabat Kreatif dan Inovatif Sikapi Kondisi Keuangan
“Pencabutan PPKM adalah upaya transisi. Intervensi pemerintah dikurangi dan peran serta masyarakat diharapkan meningkat,” ujar Menkes.
Ada temuan menarik dari Kemenkes terkait penyebaran dan penularan Covid 19. Selama ini public beranggapan bahwa mobilitas tinggi saat perayaan hari besar keagamaan seperti lebaran dan hari besar lainnya serta tahun baru akan meningkatkan prevalensi penularan.
Namun hasil riset menunjukan bahwa tingginya angka persebaran Covid-19 disebabkan oleh varian baru sehingga kesiapan terutama dari imunitas masyarakat belum prima.
Baca Juga: Konsumsi Obat Terlarang, Bocah 14 Tahun Direhabilitasi BNNK Purbalingga
“Ternyata bukan karena lebaran, natal atau tahun baru yang menyebabkan kerumunan dan keramaian tapi varian virusnya berubah-ubah sehingga kesiapan kita belum optimal waktu itu,” katanya.
Masa awal pandemi, semua pihak terutama pemerintah melakukan penelitian komprehensif untuk penanganan, melakukan langkah preventif seperti deteksi dini dan pengetatan protokol kesehatan (prokes) termasuk penerapan PPKM.
Namun, setelah penelitian komprenhensif dan massif, penanganan Kesehatan lebih terukur dan terarah seperti perawatan dan pemberian vaksinasi.
“Kami imbau masker tetap dipakai di ruangan dengan pertemuan yang massif atau adanya kerumunan. Vaksinasi booster juga harus ditekankan lagi,” ujarnya.
Pada kegiatan tersebut, hadir secara daring Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi beserta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Purbalingga di ruang rapat Bupati kompleks sekretariat daerah.***
