Network
PURBALINGGAKU – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan data berbasis SDGs Desa dari seluruh Indonesia telah terkumpul hingga 60%.
Data-data tersebut akan digunakan sebagai landasan pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0% di tahun 2024.
“Alhamdulillah pendataan ini mencapai 60% kita yakin desa-desa kita memiliki potensi yang luar biasa. Kami optimistis dengan potensi itu target penanggulangan kemiskinan esktrim di 2024 akan tercapai,” ujar Menteri Abdul Halim Iskandar, saat penandatangan nota kesepahaman Perjanjian Kerja Bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Alor, Universitas Indonesia, PT. Mega Inovasi Organik (MIO), dan PT Flobamor di Jakarta, Selasa 26 Oktober 2021.
Baca Juga: Kebakaran Rumah di Kutasari, Kompor Menyala Ditinggal Pergi ke Acara Makan Bersama
Dia menjelaskan penuntasan kemiskinan ekstrim membutuhkan peta jalan (road map) yang jelas. Peta jalan ini harus didasarkan pada data-data mikro yang mengambarkan profile dari warga miskin esktrim.
Dengan demikian program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran. “Kita akan memberikan peta penyerangan. Jadi kemiskinan ekstrem harus kita serang bersama-sama. Kita tidak bisa menyerang dengan tepat kalau tidak punya peta yang bagus. Oleh karenanya Kemendes sejak tahun 2021 melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs desa,” katanya.
Gus Halim panggilan akrab Menteri Abdul Halim Iskandar menegaskan pengentasan kemiskinan di level desa harus diselesaikan dengan terjun langsung ke lapangan. Penanggulangan kemiskinan ekstrim tidak bisa dilakukan dari hanya sekadar menerima laporan dari daerah.
Baca Juga: Man United Kalah Derby, Solskjaer Sebut Obat Keterpurukan Adalah Menang Lawan Watford
“Masalah kemiskinan harus kita lihat langsung di desa, tapi kalau kita melihat kemiskinan dari Jakarta, kita tidak akan merasakan langsung,” jelasnya.
