Network
PURBALINGGAKU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga menggerakkan Relawan Patroli Cyber (RPC) untuk memantau dunia maya. Langkah itu dilakukan guna mengantisipasi beredarnya hoaks (berita bohong) di masa kampanye Pemilu 2024.
“Kami membentuk relawan RPC tujuannya untuk memantau pergerakan di dunia maya. Mulai dari hoaks, ujaran kebencian dan juga kampanye negative yang banyak berseliweran di media sosial selama masa kampanye. “Ini menjadi salah satu fokus pengawasan kami,” kata Ketua Bawaslu Purbalingga Misrad, saat membuka kegiatan Gugus Tugas Pengawasan Konten Internet, di Wisma Tien Catering, Rabu (6/12/2023).
Kegiatan ini mengikutsertakan kaum pemuda yang tergolong sebagai Generasi Z. Peserta berasal dari Mahasiswa Unsoed Purwokerto, Media, Relawan Patroli Cyber Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan beberapa diantaranya juga pernah mengikuti kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang merupakan program Bawaslu RI.
Disampaikan, potensi pelanggaran Pemilu Tahun 2024 ini bukan hanya di dunia nyata, namun di dunia maya sangat berpotensi adanya pelanggaran. Misalnya saja informasi hoax, politisasi SARA, ujaran kebencian dan kampanye hitam melalui dunia maya. “Maka inilah salah satu dasar kita melaksanakan kegiatan hari ini,” lanjutnya.
Baca Juga: Tips Mengatasi Masalah Cacingan pada Anak, Ini Caranya!
Dalam kesempatan tersebut kabid Kabid Infrastruktur TIK Dinkominfo Pemkab Purbalingga Sapto Suhardiyo hadir memberikan materi terkait seputar hoaks di media sosial. Dia menyampaikan Ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar masyarakat terhindar dari informasi hoaks. “Diantara yang bisa dilakukan ialah cermati judul berita, hati-hati jika mengandung provokatif, lihat dari mana sumber berita, dan jangan langsung membagikan informasi kepada oranglain,” tuturnya.
Kegiatan diakhiri dengan deklarasi Relawan Patroli Cyber (RPC). Salah satu isi deklarasi tersebut ialah komitmen berpartisipasi aktif mengawasi konten hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan kampanye hitam di internet dan media sosial, selama tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
