Network
PURBALINGGAKU- Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, menanggapi positif pengajuan Raperda prakarsa DPRD terkait Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum.
Menurutnya, Raperda ini nantinya harus bisa memberikan transparansi terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) Purbalingga di sektor retribusi parkir.
"Perda ini nantinya dapat menggali dan mengembangkan potensi pendapatan daerah penyelenggaraan perparkiran kedepan, serta terselenggaranya perparkiran yang aman, tertib dan lancar, dan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pendapatan asli daerah di bidang perparkiran," kata Tiwi, Kamis 9 Juni 2022
Dirinya menambahkan, penyelenggaran perparkiran sebagai bagian dari manajemen lalu-lintas harus dikembangkan potensi dan perannya. Utamanya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas untuk mendukung kelancaran ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Purbalingga.
Baca Juga: Waduh, Sekuriti Toko Handphone di Purbalingga Malah Mencuri di Tempat Kerjanya
Pihaknya memastikan Raperda Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum dan juga 3 Raperda lainnya yang diajukan komisi-komisi di DPRD telah mempedomani regulasi pembentukan perundang-undangan.
"Kita juga bisa memperhatikan unsur kearifan lokal yang ada di Kabupaten Purbalingga sehingga tidak menutup kemungkinan muatan kearifan lokal dimasukkan sebagai materi peraturan daerah dimaksud," harapnya
Raperda Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum diusulkan oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Purbalingga. Juru Bicara Komisi IV Endra Yulianto mengungkapkan tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan PAD.
Baca Juga: Mayat Pria Ditemukan Mengapung di Sungai Klawing Purbalingga
