Network
PURBALINGGAKU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga melakukan pemetaan potensi kerawanan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini bertujuan agar Pemilu bisa berjalan dengan lancar.
Ketua Bawaslu Purbalingga, Misrad menyoroti potensi kerawanan pada pengawasan logistik serta langkah pencegahan yang harus diambil.
“Pengawas Pemilu harus bisa memetakan dari sekarang, melalui pencegahan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi dan Langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan serta solusi terhadap potensi pelangaran pada tahapan logistik," kata Misrad saat memimpin Rapat Koordinasi untuk membahas pengawasan, perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian logistik, Kamis, 16 November 2023.
Logistik yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu mencakup kotak suara presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, dan DPD.
Baca Juga: Warga Miskin Purbalingga Rawat Inap Gratis di RSUD, Walaupun Belum Memiliki BPJS
Selain itu, ditekankan bahwa jumlah surat suara harus ditambah sebanyak 2% dari cadangan, dan cadangan PSU menjadi perhatian utama Bawaslu.
Menurut dia, distribusi logistik pemilu sangat membutuhkan pengawasan ekstra, sehingga diharapkan Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan mengedepankan aspek pencegahan dan memastikan kepatuhan prosedur serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan potensi pelanggaran yang terjadi pada saat pendistribusian logistik ke Kecamatan hingga TPS.
"Seperti wilayah dengan akses sulit yang berkonsekuensi tidak tepat waktu, kecamatan kalingondang, dan Kawasan-kawasan yang rawan banjir perlu diperhatikan,” ujarnya.
Panwaslu Kecamatan turut memberikan informasi terkait kondisi geografis dan kendala di masing-masing kecamatan. Di Kaligondang, kondisi geografis Desa Sidareja yang sulit dijangkau tahun lalu, kini telah teratasi dengan adanya jembatan.
Namun, sejumlah tantangan terlihat di Karangjambu, di mana beberapa titik lokasi sulit dijangkau karena kondisi ekstrim dan rusaknya jalan.
Panwaslu Kecamatan Karangmoncol menyoroti Desa Sirawu yang memiliki akses lokasi ekstrim, terutama saat hujan. Rekomendasi diberikan agar TPS Sirau berada jauh dari zona tebing yang berpotensi longsor.
Karangreja menghadapi risiko longsor di daerah Gunung Bawang dan Jalan Baru, sementara beberapa desa lainnya, seperti Serang dan Gunung Malang sering mengalami banjir saat musim hujan, menyebabkan air masuk ke rumah-rumah.
Panwaslu Kecamatan Pengadegan mencatat rawan tanah bergerak di Desa Tumanggal dengan titik pengungsian di rumah warga dan SD 2 Tumanggal. Kemangkon dihadapkan pada risiko banjir, terutama di desa-desa seperti Jetis, Toyareka, Banjarsari, dan Sumilir.
Meskipun kondisi sulit dijangkau di beberapa daerah, seperti Karangjambu yang terdampak kondisi ekstrim dan rusaknya jalan, Bawaslu berharap agar pihak terkait dapat memastikan pendistribusian logistik berjalan lancar, terutama di wilayah dengan akses sulit dan rawan bencana alam.
Di samping itu, mekanisme sortir lipat surat suara melibatkan pihak luar dapat dilaksanakan dengan baik, serta perhatian khusus terhadap akses disabilitas.
