Network
PURBALINGGAKU - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyebut, berdasarkan data dari Badan Pusat Statisti (BPS), tahun 2022 di Kabupaten Purbalingga masih terdapat 2,19% warga miskin ekstrim.
Pihaknya menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk bersama-sama memprioritaskan intervensi terhadap 2,19% warga miskin ekstrim di Kabupaten Purbalingga itu.
"Paling tidak di tahun 2023 angka kemiskinan ekstrim bisa diturunkan misalnya di angka 1,05% atau 1,1%," kata Bupati Purbalingga Rabu 9 November 2022
Menurutnya, data kemiskinan ekstrim Kabupaten Purbalingga sebesar 2,19% itu merupakan data dari BPS yang didasarkan pada pendataan sampling, sehingga tidak merinci hingga data by name by address.
Baca Juga: Bocah di Kebumen Hanyut Terbawa Arus Kali Irigasi, Sempat Hilang Begini Kondisinya Saat Ditemukan
Meski demikian KemenkoPMK telah memiliki Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) yang sudah memuat data kemiskinan by name by address.
"Berdasarkan data P3KE di Purbalingga terdapat 45.284 keluarga yang masuk ke dalam Desil 1 atau keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Dalam hal ini, data tersebut dikaitkan dengan warga dengan miskin ekstrim," ungkapnya.
Pihaknya menyebut akan melihat dan menentukan langkah penanganan terhadap keluarga miskin ekstrim. Sebelumnya Tiwi mengatakan akan membuka data terlebih dahulu.
Baca Juga: Purbalingga Kirim 39 Atlet Porprov Kopri Jateng, Optimis Raih Medali Emas Catur
"Jadi besok data 45 ribu by name by address dibuka. Nantinya intervensi kegiatan-kegiatan kita mengarah ke sana. Dan nanti dari 45 ribu itu kita lihat mereka itu butuhnya apa, apakah RTLH atau kredit usaha dan sebagainya, nanti kita identifikasi," ujarnya.
Disamping menyoroti data tersebut, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DisosdaldukKBPPPA) Kabupaten Purbalingga, menemukan masih ada 7 ribu warga miskin (masuk Desil 1 - 4) yang belum menerima bantuan dari pusat seperti PKH maupun BPNT.
Oleh karena itu, dirinya juga menginstruksikan untuk ada verivikasi dan validasi terhadap 7 ribu warga tersebut.
Baca Juga: Penutupan Jembatan Serayu Penghubung Purbalingga-Banjarnegara Diperpanjang, Ini Sebabnya
"Saya minta data 7 ribu itu untuk diverifikasi oleh TKSK. Kemiskinan ekstrim saya kira bisa teratasi jika bantuan-bantuan yang selama ini diberikan tepat sasaran," pungkas Bupati Purbalingga.***
