PURBALINGGAKU- Dalam diskusi publik tentang pendidikan moderasi beragama bagi pendidik maupun mahasisa, NU dorong bangun potensi didalam nama besarnya.
Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Suyitno, M.Ag., menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) telah menjadi nama besar yang dikenal di seluruh dunia sejak tahun 1926.
Oleh karena itu, semua organisasi yang berada di bawah naungan NU, termasuk organisasi buruh, pendidikan, dan perguruan tinggi, seharusnya memiliki keterkaitan yang positif dengan reputasi besar NU.
"Jika ada organisasi atau lembaga khusus di bawah NU yang belum sebesar NU, menurut saya ada sesuatu yang tidak beres," kata Suyitno saat menjadi Pembicara Utama dalam Diskusi Publik yang bertajuk "Pendidikan Moderasi Beragama Bagi Pendidik, Mahasiswa & Serikat Pekerja", di Kampus UNUSIA Jakarta, pada hari Jumat, 19 Mei 2023.
Baca Juga: 30 Tim Meriahkan Turnamen Sepakbola Jati Kuat Cup Tahun 2023 di Purbalingga
Prof. Suyitno juga menyampaikan bahwa diskusi yang diadakan oleh Federasi Transportasi, Pendidikan, dan Informal (TPI) K-SARBUMUSI NU ini merupakan bagian dari upaya untuk menyadari potensi besar yang dimiliki oleh NU.
"Dengan mengadakan diskusi seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Federasi TPI hari ini, kita ingin menyadarkan diri bahwa kita ini memiliki kekuatan yang besar," ujarnya.
Namun, Prof. Suyitno juga mengingatkan bahwa warga NU juga menghadapi tantangan yang tidak mudah.
"Tantangan ini tidak mudah, di mana? Kita sudah membawa nama besar NU yang lahir dari para kiai, para masyayikh, dan para founding fathers kita yang pada masanya sulit untuk berkembang. Sekarang, zaman sudah lebih mudah dengan banyaknya akses dan fasilitas, namun jika kita tidak mampu mengembangkan semua potensi yang ada, menurut saya, kita akan menjadi orang-orang yang tidak beruntung," tegasnya.
"NU dapat menjadi alat untuk mencapai kepentingan, mukjizat, dan karomah, tetapi jika tidak hati-hati, kita juga bisa mendapatkan kesialan. Jika kita menggunakan nama besar NU tetapi tidak mampu memperbesar NU, kita termasuk dalam kategori orang-orang yang terancam kesialan. Terutama bagi teman-teman di Federasi TPI," tambah Prof. Suyitno.
Baca Juga: Setiawan AD 1 PM Ziarah ke Makam Ki Arsantaka dan Bupati Terdahulu
Tidak hanya itu, menurutnya, tantangan saat ini adalah potensi besar ini dapat menjadi malapetaka jika tidak dikelola dengan baik. Ancaman bonus demografi, yang meliputi masalah stunting, ekonomi, dan intoleransi, dapat memiliki dampak serius.
"Karena seringkali masalah ekonomi berhubungan erat dengan masalah intoleransi. Orang sulit menjadi toleran saat mereka kelaparan, orang sulit menjadi toleran saat mereka menganggur. Saya berharap bahwa Federasi TPI akan mengatasi masalah ini," ujarnya.
Prof. Suyitno juga mengingatkan para mahasiswa, pendidik, dan serikat pekerja untuk tidak melihat moderasi beragama hanya dari perspektif normatifitas teologis.
Ia menekankan pentingnya melihat moderasi beragama sebagai tafsir sosial yang mencakup aspek ekonomi, pengangguran, dan stunting.
"Masalah ini sangat kompleks. Mahasiswa dapat memainkan peran penting dalam memberikan pendampingan terhadap tiga fenomena tersebut dengan mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama. Dan yang terpenting dalam konteks moderasi beragama berbasis tafsir sosial adalah bahwa tidak semua kasus intoleransi muncul karena agama itu sendiri," tegas Prof. Suyitno.
Ketua Federasi TPI, Fika Taufiqurrohman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa diskusi publik ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di kalangan mahasiswa, pendidik, dan serikat pekerja.
"Mahasiswa, pendidik, dan serikat pekerja perlu memahami secara menyeluruh prinsip dan nilai-nilai moderasi beragama. Oleh karena itu, pendidikan mengenai moderasi beragama ini diadakan di kampus dan melibatkan para mahasiswa, termasuk aktivis dari DKI Jakarta," ungkap Fika.
Dalam diskusi ini, hadir sebagai narasumber antara lain Drs. Harianto Oghie, M.A. (Sekretaris LP Maarif PBNU), Fatkhu Yasik, M.Pd. (Wakil Rektor UNUSIA Jakarta), dan Suharjono (Wakil Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi), dengan Agus Baha'udin, M.H., sebagai moderator.***