Network
PURBALINGGAKU - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak asal memberikan izin tambang di daerah.
Sebab akibatnya, pemerintah daerah yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat izin-izin tambang itu.
Hal itu disampaikan Ganjar saat di depan sejumlah pejabat dari Kementerian ESDM, para kepala dinas ESDM se-Indonesia yang tergabung dalam APESDMPI dan pejabat terkait dalam rapat koordinasi dinas-dinas ESDM di kantor Dinas ESDM Jateng, Jumat 3 Desember 2021.
Baca Juga: BWF World Tour finals 2021 : Lumat Wakil Malaysia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu Maju ke Semifinal
"Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan Online Single Submission (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas. Tapi akibatnya, kami di daerah yang pusing," katanya.
Ia mencontohkan, di sekitar lereng Gunung Merapi tepatnya di Klaten, dulu hanya ada delapan penambang resmi yang memiliki izin. Mereka bisa dikontrol dan diawasi. Tapi setelah perizinan ditarik ke pusat, saat ini ada banyak izin penambangan bermunculan.
"Dari hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak," tegasnya.
Baca Juga: Makin Cerdas, Mutasi Varian Omicron Bikin Para Ilmuwan Terkejut
Ganjar meminta agar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama. Dengan begitu, maka soal perizinan penambangan bisa dikelola dengan baik.
