Network
PURBALINGGAKU- Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga menyorot dan mempertanyakan soal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD tahun 2021 yang lebih besar dibanding tahun 2020.
Sebelumnya Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD Purbalingga.
Pertanyaan DPRD Purbalinyya terkait SILPA karena, dalam laporannya SILPA 2021 ternyata lebih besar dibanding Silpa pada APBD 2020.
Besaan SILPA dalam Raperda yang disampaikan kepada DPRD Purbalingga yakni Rp 179.575.632.903, pada 2020 dan naik di tahun 2021 menjadi Rp. 224.246.511.372.
Baca Juga: Paguyuban Wirapraja Purbalingga Diminta Kompak dan Solid
Atas munculnya pertanyaan itu, Bupati Purbalingga melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra R. Imam Wahyudi memberikan tanggapannya.
Menurutnya, muncul SILPA sebesar Rp 224.246.511.372 pada 2021 disebabkan karena adanya realisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khususnya RSUD Goeteng Tarunadibrata dan RSUD Panti Nugroho yang bersumber dari klaim penanganan Covid 19 tahun 2020 dan 2021 pada akhir tahun anggaran.
"Padahal pada saat penyusunan APBD Perubahan belum memasang target pendapatan yang bersumber dari klaim penanganan Covid 19," katanya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Jumat 17 Juni 2022.
Baca Juga: Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Pindah Tugas, Siapa Penggantinya?
