PURBALINGGAKU - Kementrian Komunikasi Dan Informasi mengimbau masyarakat untuk waspada dalam mengakses website palsu PeduliLindungi.
Beberapa hari terakhir beredar situs palsu yang sangat mirip dengan website PeduliLindungi miliki pemerintah. Dengan domain pedulilindungia.com
Situs palsu ini menggunakan logo dan gambar yang sama persis dengan website pedulilindungi.id yang dikelola pemerintah.
"Kementrian Kominfo mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap segala disinformasi terkait situs dan aplikasi palsu yang mengatasnamakan PeduliLindungi dalam bentuk apapun," kata juru bicara Kominfo, Dedy Permadi, seperti dikutip Purbalinggaku.com dari Antara, Jum'at 10 September 2021.
Kominfo menyatakan situs palsu pedulilindungia.com tidak dikelola oleh pemerintah, walaupun menggunakan tampilan logo dan gambar yang sama.
"Seluruh isi dan informasi dalam situs pedulilindungia.com tidak terkait dengan situs pedulilingungi.id dan tidak berhubungan dengan upaya pemerintah melakukan penanganan Covid-19 dalam bentuk apapun," kata Dedy.
Akses menuju situs palsu pedulilindungia.com sudah diputus oleh Kementrian Kominfo.
"Kementrian Kominfo telah memutus akses terhadap situs pedulilindungia.com yang menggunakan atribut logo, gambar, dan tampilan menyerupai situs pedulilindungi.id," kata Dedy.
Kementrian Kominfo mengimbau masyarakat hanya mengakses situs resmi PeduliLindungi yaitu pedulilindungi.id.
Selain itu, aplikasi PeduliLindungi yang resmi juga tersedia di Google Play Store untuk pengguna android dan App Store untuk pengguna iOS.
Pastikan ada nama Kementrian Kominfo sebagai pengembang dalam aplikasi PeduliLindungi yang diunduh.
Sistem PeduliLindungi digunakan pemerintah untuk melakukan contact tracing guna mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia.
PeduliLindungi juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendaftar vaksinasi. Termasuk juga setelah vaksinasi dilaksanakan, sertfikat digital akan diberikan melalui PeduliLindungi.
Beberapa hari terakhir pengguna PeduliLindungi diperluas untuk program vaksinasi.
Nantinya masyarakat akan diminta untuk mengakses kode QR terlebih dahulu sebelum masuk ke area publik, seperti pusat perbelanjaan dan tempat wisata.