Kuasa Hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Ajukan Penghentian Perkara ke Kejati DKI

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan kedua aktivis tersebut atas video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya" yang diunggah melalui akun Youtube milik Haris Azhar.

Baca Juga: Dua Kapal Perang TNI AL Dilelang Karena Tak Layak Pakai

Kuasa Hukum Fatia Maulidiyanti, Andi Muhammad Rezaldi menyebut kasus yang dialami Fatia dan Haris dapat dimaknai sebagai pemidanaan yang dipaksakan atau  bentuk kriminalisasi.

"Apa yang dilakukan oleh keduanya itu dijamin baik menurut instrumen hukum dan juga hak asasi manusia," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis 27 Januari 2022.

Selain itu, apa yang dilakukan Haris dan Fatia merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan juga demokrasi.

"Dalam surat yang kami sampaikan itu kami mengeluarkan berbagai pendapat secara hukum dan HAM yang sebetulnya kami ingin nyatakan bahwa kasus ini tidak layak untuk dilanjutkan," ujarnya.

Baca Juga: Pasien Covid 19 varian Omicron di Jakarta Mulai Meningkat, Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Capai 45 Persen