Network
PURBALINGGAKU- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan Surat Edaran KPI tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Siaran bagi Lembaga Penyiaran di bulan Ramadan 2022.
Di antara poin edaran yang diterbitkan pada Selasa, 15 Maret 2022.
Ini adalah larangan lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, menampilkan atau menyiarkan pendakwah yang berlatar belakang dari organisasi terlarang di bulan Ramadhan.
KPI meminta lembaga penyiaran untuk mengutamakan penggunaan pendakwah kompeten, kredibel, dan penyampaian materi yang menjunjung nilai-nilai Pancasila.
Baca Juga: Jujutsu Kaisen: Rahasia Teknik Terkutuk Yuta Okkotsu Telah Terbongkar
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Nurul Badruttamam, menyampaikan apresiasi sekaligus memberi beberapa masukan kepada KPI.
“Apresiasi kepada KPI yang memberikan rambu-rambu yang jelas terkait larangan pendakwah yang berlatar belakang organisasi terlarang dan mengedepankan pendakwah yang kompeten, kredibel, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila,” tutur Kiai Nurul dalam keterangan kepada NU Online, Senin 21 Maret 2022.
Baca Juga: Quraish Shihab Jelaskan Jumlah Rakaat Sholat Tarawih yang Dikerjakan Rasulullah dan Sahabat
Ia juga menyampaikan masukan agar pendakwah yang nantinya tampil di lembaga penyiaran harus terstandardisasi baik itu dari Kementerian Agama, Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya.
“Lembaga atau ormas memegang fungsi guarantor (pemberi garansi) yang menyatakan bahwa para juru dakwah tersebut layak untuk tampil dan mengedepankan nilai persatuan,” tambahnya.
Standardisasi pendakwah baik dari Ormas, MUI maupun Kementerian Agama dapat diakses dengan mudah oleh para pendakwah.
Baca Juga: Berapakah Jumlah Rakaat Sholat Tarawih? Ini Jawaban Quraish Shihab
Saat ini Lembaga Dakwah PBNU pun sedang menginisiasi adanya database pendakwah yang ke depannya dapat digunakan sebagai rujukan data pendakwah yang sudah terstandarisasi.
Untuk dapat digunakan sebagai referensi bagi lembaga penyiaran.
Selain terkait standardisasi pendakwah, ia juga menyoroti konten-konten dakwah di media sosial yang sekarang digandrungi oleh berbagai kalangan karena konten yang singkat dan menarik.
Media sosial adalah media dakwah baru, bisa dikatakan juga media penyiaran namun memang dianggap sebagai media pribadi.
Tentu Surat Edaran KPI ini juga perlu diarahkan pula kepada pengguna media sosial yang membuat konten-konten dakwah.
“Panduan dalam surat edaran tersebut juga patut dijadikan filter bagi penerima dakwah, sehingga pendakwah yang berkategori terlibat dalam organisasi terlarang dan tidak dalam kapabilitas sebagai pendakwah dapat ditinggalkan,” pungkasnya.
Baca Juga: Larangan Bagi Wanita Haid atau Nifas, Lengkap beserta penjelasanya!
Demikian informasi KPI Larang TV Siarkan Penceramah dari Organisasi Terlarang yang ditanggapi oleh LD PBNU.***
